DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

 

SALINAN

 

PERATURAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

NOMOR : PER-   001 /PP/2009

 

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SELEKSI PENERIMAAN WIDYAISWARA

DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

DEPARTEMEN KEUANGAN

 

 

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

 

Menimbang     :  a.   bahwa untuk memenuhi kebutuhan pejabat fungsional Widyaiswara di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan perlu dilakukan seleksi penerimaan Widyaiswara untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional Widyaiswara;

 

b.    bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Widyaiswara di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan;

 

Mengingat       :  1.   Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);

 

2.   Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);

 

3.   Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/66/M.PAN/6/ 2005 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya;

 

4.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;

 

5.   Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/KMK.01/1986 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pembinaan serta Kedudukan Widyaiswara di Lingkungan Departemen Keuangan;

 

6.    Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/KMK.01/2008 tentang Penunjukan Para Pejabat dalam Lingkungan Departemen Keuangan yang Diberi Kuasa untuk Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat Keputusan Mutasi Kepegawaian dan Lain Sebagainya di Bidang Kepegawaian;

 

7.    Peraturan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 dan 17 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya;

 

8.    Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya;

 

9.    Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Calon Widyaiswara;

 

MEMUTUSKAN :

 

Menetapkan    :  PERATURAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SELEKSI PENERIMAAN WIDYAISWARA DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN DEPARTEMEN KEUANGAN.

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

 

Pedoman Teknis ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Tim Seleksi Penerimaan Widyaiswara di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

 

Pasal 2

 

Proses seleksi dilaksanakan melalui empat tahap:

1.    Seleksi administrasi;

2.    Tes assessment;

3.    Wawancara dan pemaparan bahan ajar;

4.    Diklat calon Widyaiswara.

 

 

BAB II

SELEKSI ADMINISTRASI

 

Pasal 3

 

(1)  Seleksi administrasi dimaksudkan untuk memeriksa terpenuhinya persyaratan umum dan kelengkapan berkas administrasi.

 

(2)  Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.    Berstatus Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat serendah-rendahnya Penata Muda (III/a);

b.    Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari Departemen Keuangan, berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S-1) atau Diploma IV (lebih diutamakan S-2 atau S-3) sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan;

c.    Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari luar Departemen Keuangan, berijazah S-3 dari universitas yang terakreditasi sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan;

d.    Usia setinggi-tingginya 48 (empat puluh delapan) tahun;

e.    Memiliki pengalaman mengajar, mendidik, dan/atau melatih sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun;

f.     Sehat jasmani dan rohani;

g.    Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

h.    Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;

i.      Tidak sedang menjalani hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980;

j.      Bersedia ditempatkan di semua unit diklat Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (Pusdiklat/Balai Diklat Keuangan).

 

(3)  Berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.    Surat lamaran untuk diangkat dalam jabatan fungsional Widyaiswara yang ditujukan kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;

b.    Surat Persetujuan dari Pimpinan Unit masing-masing (Pejabat Eselon I/Pejabat Setingkat Eselon I) disertai dengan surat rekomendasi dari atasan langsung;

c.       Fotokopi SK pangkat terakhir;

d.    Fotokopi SK jabatan terakhir;

e.    Fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisasi;

f.     Surat keterangan pengalaman mengajar, mendidik, dan/atau melatih sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dari pimpinan lembaga pendidikan atau lembaga diklat;

g.    Surat keterangan sehat (general check-up/medical record) yang dikeluarkan oleh rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah;

h.    Fotokopi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) tahun terakhir.

i.      Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan PP no. 30 Tahun 1980 dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 dari pejabat yang berwenang/terkait;

j.      Surat pernyataan bersedia ditempatkan di semua unit diklat BPPK (Pusdiklat/Balai Diklat Keuangan);

k.    Daftar Riwayat Hidup;

l.      Pas foto berwarna latar belakang merah ukuran 4x6.

 

(4)  Calon Widyaiswara yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan dipanggil untuk mengikuti tes assessment dengan waktu dan tempat pelaksanaan yang ditetapkan oleh Tim Seleksi Penerimaan Widyaiswara di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan.

 

(5)  Calon Widyaiswara yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi tidak diikutsertakan dalam tes assessment.

 

 

BAB III

TES ASSESSMENT

 

Pasal 4

 

(1)  Tes assessment dilakukan untuk menggali kompetensi dalam diri individu calon Widyaiswara sesuai dengan standar kompetensi jabatan fungsional Widyaiswara di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

 

(2)  Tes assessment dilaksanakan oleh assessor dalam Tim Assessment Center Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

 

(3)  Hasil penilaian tes assessment dibagi menjadi tiga tingkatan dari tingkat yang tertinggi ke tingkat yang terendah sebagai berikut:

a.    disarankan (A);

b.    dipertimbangkan (B);

c.    tidak disarankan (C).

 

(4)  Kriteria nilai lulus tes assessment serendah-rendahnya bagi calon Widyaiswara adalah dipertimbangkan (B).

 

(5)  Calon Widyaiswara yang dinyatakan lulus tes assessment dipanggil untuk mengikuti wawancara dan pemaparan bahan ajar dengan waktu dan tempat pelaksanaan yang ditetapkan oleh Tim Seleksi Penerimaan Widyaiswara di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan.

 

(6)  Calon Widyaiswara yang dinyatakan tidak lulus tes assessment tidak diikutsertakan dalam wawancara dan pemaparan bahan ajar.

 

 

BAB IV

WAWANCARA DAN PEMAPARAN BAHAN AJAR

 

Pasal 5

 

(1)   Wawancara dilakukan untuk menggali motivasi, bakat, dan minat dari calon Widyaiswara untuk menjadi Widyaiswara Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

 

(2)   Wawancara dilakukan oleh Tim Seleksi Penerimaan Widyaiswara di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan.

 

 

Pasal 6

 

(1)   Pemaparan bahan ajar dilakukan untuk menilai kemampuan calon Widyaiswara dalam mengajar.

 

(2)   Calon Widyaiswara yang dipanggil untuk melakukan pemaparan bahan ajar wajib menyiapkan satu bahan ajar untuk dipaparkan kepada Tim Seleksi Penerimaan Widyaiswara di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan.

 

(3)   Unsur-unsur yang dinilai dalam pemaparan dan bobotnya adalah sebagai berikut:

a.    Penguasaan materi                                                              20 %

b.    Relevansi materi dengan tujuan instruksional                     15 %

c.    Sistematika penyajian                                                          10 %

d.    Penggunaan metode dan alat bantu                                    10 %

e.    Ketrampilan menjawab pertanyaan                                     10 %

f.     Daya simpati, gaya, dan sikap dalam mengajar                   5 %

g.    Penggunaan bahas Indonesia yang baik dan benar              5 %

h.    Kualitas bahan ajar                                                               15 %

i.      Ketepatan waktu pemaparan                                                 5 %

j.      Keterampilan berbahasa Inggris                                            5 %

 

Pasal 7

 

(1)  Skala penilaian untuk wawancara dan pemaparan bahan ajar adalah 0 – 100.

 

(2)  Bobot nilai untuk wawancara dan pemaparan bahan ajar masing-masing adalah 40% dan 60%.

 

(3)  Syarat nilai akhir untuk dinyatakan lulus wawancara dan pemaparan bahan ajar adalah serendah-rendahnya 70.

 

Pasal 8

 

(1)   Untuk menentukan kelulusan wawancara dan pemaparan bahan ajar, jumlah anggota Tim Seleksi Penerimaan Widyaiswara di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan yang hadir sekurang-kurangnya tiga per empat dari jumlah anggota tim.

 

(2)   Apabila ada faktor lain yang harus dipertimbangkan dalam penentuan kelulusan diluar ketentuan pasal 7 ayat (3), keputusan diambil berdasarkan persetujuan sekurang-kurangnya setengah dari jumlah anggota tim yang hadir ditambah satu.

 

Pasal 9

 

(1)  Calon Widyaiswara yang dinyatakan lulus wawancara dan pemaparan bahan ajar akan dipanggil untuk mengikuti Diklat Calon Widyaiswara dengan waktu dan tempat pelaksanaan yang ditetapkan oleh Tim Seleksi Penerimaan Widyaiswara di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan.

 

(2)  Calon Widyaiswara yang dinyatakan tidak lulus wawancara dan pemaparan bahan ajar tidak diikutsertakan dalam Diklat Calon Widyaiswara.

 

 

BAB V

DIKLAT CALON WIDYAISWARA

 

Pasal 10

 

(1)  Diklat Calon Widyaiswara dimaksudkan untuk membekali calon Widyaiswara agar mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kompetensi Widyaiswara yang dipersyaratkan.

 

 

(2)  Diklat Calon Widyaiswara diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara.

 

 

BAB VI

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA

 

Pasal 11

 

Calon Widyaiswara yang dinyatakan lulus Diklat Calon Widyaiswara dan memperoleh rekomendasi untuk diangkat dalam jabatan fungsional Widyaiswara dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) diusulkan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan atas nama Menteri Keuangan untuk diangkat dalam jabatan fungsional Widyaiswara di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan.

 

 

BAB VII

PENUTUP

 

Pasal 12

 

Dengan berlakunya Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini, Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor KEP-039/PP/2003 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Seleksi Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Widyaiswara di Lingkungan Departemen Keuangan dinyatakan tidak berlaku lagi.

 

Pasal 13

 

Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 

Salinan Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini disampaikan kepada:

1.     Menteri Keuangan;

2.     Kepala Lembaga Administrasi Negara;

3.     Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;

4.     Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;

5.     Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;

6.     Para Kepala Pusdiklat/Direktur STAN di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;

7.     Para Kepala Balai Diklat Keuangan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

 

                                                         Ditetapkan di Jakarta

                                                         Pada tanggal        Januari 2009

 

                                                         KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN

                                                         PELATIHAN KEUANGAN

 

                                                                     ttd.

 

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Umum                                                            I MADE GDE ERATA

                                                         NIP 060044249

 

 

Marihot Tarigan

NIP 060089858