SALINAN

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

 

SALINAN

 

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

NOMOR KEP-024/PP/2003

 

TENTANG

 

PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

 

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN,

 

Menimbang

:

a.    bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perlu dibuat pedoman umum penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;

b.    bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;

Mengingat

:

1.    Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia (Indische Comtabiliteit Wet, Stbl. 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53);

 

 

2.    Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah  dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

 

 

3.    Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);

 

 

4.    Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);

 

 

5.    Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

 

 

6.    Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);

 

 

 

7.    Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisas, dan Tata Kerja Departemen;

 

 

 

8.    Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;

 

 

 

9.    Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0145/U/1982 tentang Persamaan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar program Diploma Bidang Keuangan dalam Lingkungan Departemen Keuangan dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dari Lembaga-Lembaga Pendidikan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

 

10.  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0193/U/1984 tentang Penyelenggaraan Ujian Negara bagi Perguruan Tinggi Kedinasan;

 

11.  Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/PMK/1977 tentang Peraturan Dasar Sekolah Tinggi Akuntansi Negara;

 

12.  Keputusan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 2/KMK.01/2001 tentang organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 316/KMK.01/2002;

 

13.  Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 137/KMK.01/2001 tentang Pola Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Departemen Keuangan;

 

14.  Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 450/KMK.01/2001 tentang organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;

 

 

 

15.  Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 578/KM.1/2001 tentang Uraian Jabatan di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;

 

16.  Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 411/KMK.01/2002 tentang Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Keuangan;

 

17.  Keputusan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor 394A/IX/6/4/1995 tentang Pedoman Teknis Surat Keterangan Pendidikan dan pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

 

18.   Keputusan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor 193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum Pendidikan dan pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

 

19.  Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor 207/BP/2000 tentang Ketentuan-Ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma Bidang Keuangan di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor 198/PP/2001;

 

20.  Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor 139/PP/2001 tentang Jenid dan Kode Diklat di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;

 

21.  Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor 164/PP/2002 tentang Validasi Program Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;

 

22.  Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor 2020/PP/2002 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Ujian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Keuangan;

 

Memperhatikan

:

1.    Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33507/MPK/1989 tentang pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Ujian Akhir kepada Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan untuk Program Diploma Keuangan;

 

2.    Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 431/DIKTI/1993 tentang Pengesahan Penyelenggaraan Program Diploma III Keuangan Spesialisasi Pengurusan Piutang dan Lelang Negara di Lingkungan Program Diploma Keuangan Departemen Keuangan;

 

3.    Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1397/D/T/1995 tentang Persetujuan Penyelenggaraan Program Diploma I di Lingkungan Departemen Keuangan;

 

4.    Surat Edaran Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan Nomor 017/BP/2000 tentang Panduan Pengelolaan Diklat dan Panduan Pengelolaan Program Diploma;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN TENTANG PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN.

 

 

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan ini yang dimaksud dengan:

1.    Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang selanjutnya disebut penyelenggaraan diklat, adalah suatu proses yang meliputi perencanaan diklat, pelaksanaan diklat, evaluasi dan pelaporan diklat;

2.    Pusat Pendidikan dan Pelatihan, yang selanjutnya disebut Pusdiklat adalah Pusdiklat di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, yang menyelenggarakan diklat bagi pegawai Departemen Keuangan dan diklat di bidang keuangan di pusat;

3.    Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, yang selanjutnya disebut STAN adalah penyelenggara pendidikan tinggi kedinasan di lingkungan Departemen Keuangan, yang menyelenggarakan program diploma bidang keuangan;

4.    Balai Diklat Keuangan yang selanjutnya disebut Balai, adalah Balai di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, yang merupakan unit pelaksana teknis Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan di daerah, yang menyelenggarakan diklat bagi pegawai Departemen Keuangan dan diklat di bidang Keuangan di Daerah;

5.    Kalender Diklat adalah jadwal pelaksanaan diklat pada Pusdiklat dan Balai selama 1 (satu) tahun anggaran, yang ditetapkan oleh Kepala Pusdiklat atau Kepala Balai setiap tahun sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dimulai;

6.    Kalender Akademik adalah jadwal kegiatan yang secara garis besar menunjukkan semua kegiatan akademik yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun akademik, yang ditetapkan oleh Direktur STAN setiap tahun sebelum tahun akademik yang bersangkutan dimulai;

7.    Validasi Diklat adalah pengesahan terhadap penyelenggaraan diklat berdasarkan peraturan yang berlaku, sehingga diklat yang diselenggarakan relevan dengan kompetensi jabatan/pekerjaan, serta member manfaat bagi pihak pengguna;

8.    Keputusan Penyelenggaraan Diklat adalah keputusan pejabat berwenang yang menjadi dasar penyelenggaraan dan pembiayaan diklat, yang memuat daftar panitia, pengajar dan peserta diklat, serta hal-hal lain yang berhubingan dengan penyelenggaraan diklat;

9.    Diklat Reguler adalah diklat yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan dengan biaya yang dibebankan pada anggaran Departemen Keuangan;

10.  Diklat Paralel adalah diklat yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan bekerjasama dengan instansi lain dengan biaya yang berasal dari instansi lain tersebut;

11.  Diklat adalah diklat sebagaimana tercantum pada Keputusan menteri Keuangan Nomor 137/KMK.01/2001, yang diselenggarakan oleh Pusdiklat, STAN dan Balai;

12.  Evaluasi Diklat adalah kegiatan penilaian atas hasil belajar peserta diklat, kurikulum diklat, pengajar diklat dan pelaksana diklat;

13.  Keputusan Hasil Diklat adalah keputusan pejabat berwenang yang menjadi dasar penerbitan Surat Keterangan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (SKPP);

14.  Formulir A adalah formulir yang digunakan untuk melaporkan rencana penyelenggaraan diklat, baik diklat regular maupun diklat parallel;

15.  Formulir B adalah formulir yang digunakan untuk melaporkan hasil penyelenggaraan diklat baik regular maupun parallel

16.  Surat Keterangan mengikuti Pendidikan dan pelatihan (SKPP) adalah surat pernyataan otentik yang menerangkan bahwa pemiliknya telah menyelesaikan keseluruhan proses belajar mengajar atau mengelola atau mendidik dan melatih dalam pendidikan dan pelatihan dan dinyatakan lulus atau berhasil dengan baik;

17.  Evaluasi pascadiklat adalah evaluasi yang dilaksanakan setelah diklat selesai dan alumni diklat kembali ke tempay tugasnya mnasing-masing, untuk mengetahui sampai sejauh mana penerapan hasil diklat dalam pekerjaannya.  

 

BAB II

PERENCANAAN DIKLAT

 

Pasal 2

 

(1)  Kegiatan perencanaan diklat meliputi kegiatan penetapan diklat, validasi diklat, dan penetapan kalender diklat atau kalender akademik

(2)  Kepala Pusdiklat/Direktur STAN menyusun rencana diklat yang akan diselenggarakan di pusat dan di daerah berdasarkan usulan dari setiap unit eselon I di lingkungan Departemen Keuangan dan mengajukannya kepada Kepala BPPK untuk ditetapkan.

 

Pasal 3

 

(1)  Diklat yang diselenggarakan oleh Pusdiklat, STAN dan Balai ditetapkan oleh Kepala BPPK.

(2)  Diklat yang diselenggarakan oleh Balai dikoordinasikan dengan Pusdiklat terkait atau STAN.

(3)  Perubahan diklat yang diselenggarakan oleh Pusdiklat, STAN dan Balai ditetapkan oleh Kepala BPPK.

(4)  Perubahan diklat yang diselenggarakan oleh Balai dikoordinasikan dengan Pusdiklat terkait atau STAN dan diytetapkan oleh Kepala BPPK.

 

 

Pasal 4

 

Validasi diklat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala  BPPK, kecuali ditentukan lain.

 

Pasal 5

 

(1)  Pada setiap tahun anggaran, Kepala Pusdiklat, Direktur STAN, dan Kepala Balai menetapkan kalender diklat atau kalender akademikuntuk tahun anggaran yang bersangkutan.

(2)  Kalender diklat dan kalender akademik disampaikan kepada Sekretaris BPPK

(3)  Kalender diklat dan kalender akademik paling sedikit berupa nama diklat, lokasi penyelenggaraan diklat, waktu penyelenggaraan diklat dan jumlah peserta diklat.

(4)  Kalender diklat dan kalender akademik harus diterima oleh Sekretaris BPPK selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah tahun anggaran yang bersangkutan dimulai.

(5)  Kepala Pusdiklat, Direktur STAN, dan Kepala Balai memberitahukan adanya perubahan kalender diklat maupun kalender akademik kepada Sekretaris BPPK. Pemberitahuan atas perubahan tersebut harus diterima selambat-lambatnya bersama-sama dengan diterimanya Formulir A atas diklat yang berubah waktu pelaksanaannya.

(6)  Sekretaris BPPK mengingatkan secara tertulis Kepala Pusdiklat/Direktur STAN/ Kepala Balai yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), dan (5).

 

 

BAB III

PELAKSANAAN DIKLAT

 

Pasal 6

Kegiatan pelaksanaan diklat meliputi:

a.    Pembentukan panitia penyelenggara diklat, pengajar, pengawas, dan pengamat ujian.

b.    Penyiapan jadwal pelajaran, materi/bahan ajar/modul diklat, sarana dan prasarana, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan diklat;

c.    Rekrutmen dan dan penetapan peserta diklat, yang meliputi pembuatan surat permintaan peserta diklat, seleksi administrasi atas calon peserta diklat, dan pengumuman calon peserta diklat;

d.    Penerbitan Keputusan Penyelenggaraan Diklat;

e.    Pembuatan Formulir A

f.     Kegiatan belajar mengajar dalam rangka diklat (disesuaikan dengan pedoman diklat)

g.    Monitoring pengajar;

h.    Rekapitulasi absensi/kehadiran peserta pada akhir proses belajar mengajar;

i.      Pembuatan surat keterangan mengajar, membuat naskah ujian, membimbing dan menguji;

j.      Pembuatan daftar honor pengajar, paniytia penyelenggara, dan uang saku siswa (untuk diklat yang diasramakan);

k.    Pertanggungjawaban biaya diklat.

 

 

Pasal 7

 

 

(1)  Kepala BPPK/Kepala Pusdiklat/Kepala Balai menandatangani keputusan penyelenggaraan diklat.

(2)  Bentuk dan isi keputusan penyelenggaraan diklat terdapat dalam Lampiran I-1 sampai dengan Lampiran I-8 Keputusan ini.

 

 

 

Pasal 8

 

(1)  Kepala BPPK menandatangani keputusan penyelenggaraan diklat yang perssyaratan pesertanya adalah pegawai serendah rendahnya golongan III atau setingkat.

(2)  Direktur STAN menandatangani keputusan penyelenggaraan program diploma bidang keuangan.

(3)  Kepala Pusdiklat, yang bertindak untuk dan atas nama Kepala BPPK, menandatangani keputusan penyelenggaraan diklat yang diselenggarakan di pusat dan tidak mensyaratkan bahwa peserta diklat adalah pegawai serendah rendahnya golongan III atau yang setingkat.

(4)  Kerpala Balai, yang bertindak untuk dan atas nama Kepala BPPK, menandatangani keputusan penyelenggaraan diklat yang diselenggarakan di daerah kerjanya dan tidak mensyaratkan bahwa peserta diklat adalah pegawai serendah-rendahnya golongan III atau setingkat.

(5)  Keputusan penyelenggaraan diklat pararel dapat ditandatangani bersama dengan pihak pengguna jasa diklat.

 

 

 

Pasal 9

 

 

(1)  Tata cara penerbitan keputusan penyelenggaraan diklat oleh Kepala BPPK adalah sebagai berikut.

a.    Kepala Pusdiklat/Direktur STAN/Kepala Balai mengajukan konsep keputusan penyelenggaraan diklat kepada Kepala BPPK melalui Sekretaris BPPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum diklat dimulai.

b.    Sekretaris BPPK harus memberikan pendapatnya tentang konsep keputusan penyelenggaraan diklat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya konsep keputusan tersebut.

c.    Keputusan penyelenggaraan diklat harus diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum diklat dimulai.

(2)  Tata cara penerbitan keputusan penyelenggaraan diklat oleh Kepala Pusdiklat adalah sebagai berikut.

a.    Kepala Bidang Penyelenggaraan Pusdiklat mengajukan konsep keputusan penyelenggaraan diklat kepada Kapusdiklat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum diklat dimulai.

b.    Keputusan penyelenggaraan diklat harus diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum diklat dimulai.

(3)  Tata cara penerbitan keputusan penyelenggaraan diklat oleh Direktur STAN adalah sebagai berikut.

a.    Kepala Sekretariat STAN mengajukan konsep keputusan penyelenggaraan diklat kepada Direktur STAN selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum diklat dimulai.

b.    Keputusan penyelenggaraan diklat harus diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum diklat dimulai.

(4)  Tata cara penerbitan keputusan penyelenggaraan diklat oleh Kepala Balai adalah sebagai berikut.

a.    Kepala Seksi Penyelenggaraan di Balai mengajukan konsep keputusan penyelenggaraan diklat kepada Kepala Balai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum diklat dimulai.

b.    Keputusan penyelenggaraan diklat harus diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum diklat dimulai.

(5)  Tata cara penerbitan perubahan atas keputusan penyelenggaraan diklat adalah sama dengan tata cara penerbitan keputusan penyelenggaraan diklat sebagai mana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3).

(6)  Perubahan atas keputusan penyelenggaraan diklat harus diterbitkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum diklat dimulai.

 

 

 

Pasal 10

 

(1)  Formulir A terdiri dari:

a.    Formulir A 1 untuk diklat regular;

b.    Formulir A 2 untuk diklat paralel;

c.    Formulir A 3 untuk program diploma bidang keuangan regular;dan

d.    Formulir A 4 untuk program diploma keuangan  parallel.

Dibuat dan disampaikan sebelum diklat dimulai

(2)  Formulir A dibuat untuk setiap jenis diklat dan untuk setiap angkatan

(3)  Formulir A harus diterima oleh Sekretaris BPPK selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum tanggal dimulai diklat atau 1 (satu) minggu sebelum tahun akademik dimulai.

(4)  Foemulir A harus diterima kembali oleh Kepala Pusdiklat/Direktur STAN/Kepala Balai selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal diterimanya formulir A oleh Sekretaris BPPK.

(5)  Sekretaris BPPK mengingatkan secara tertulis Kepala Pusdiklat/Direktur STAN/Kepala Balai yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1), (2), dan (3).

(6)  Bentuk dan isi Formulir A terdapat dalam Lampiran II-1 sampai dengan Lampiran II-1 sampai dengan Lampran II-4 keputusan ini.

 

 

 

Pasal 11

(1)  Tata cara pembuatan Formulir A pada Pusdiklat/STAN adalah sebagai berikut.

a.    Formulir A diisi lengkap, dibuat rangkap 4 (empat), semuanya asli, ditandatangani oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Pusdiklat atas nama Kepala Pusdiklat atau Kepala Sekretariat STAN atas nama Direktur STAN.

b.    Formulir A diajukan kepada Sekretaris BPPK untuk dicatat dan diberikan Nomor Pokok Peserta (NPP) Diklat/Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) Program Diploma Bidang Keuangan, selanjutnya disahkan oleh Kepala Bagian Bina Program atas nama Sekretaris BPPK.

c.    Lembar pertama formulir A disampaikan kepada Kepala Bagian Bina Program untuk monitoring pelaksanaan diklat.

d.    Lembar kedua Formulir A disampaikan kepada Kepala Bagian Keuangan untuk dasar pencairan biaya diklat.

e.    Lembar ketiga Formulir A disampaikan kepada Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana dan Pelaporan untuk bahan pelaporan pelaksanaan diklat.

f.     Lembar keempat formulir A untuk arsip Pusdiklat/STAN yang bersangkutan.

(2)  Tata cara pembuatan Formulir A pada Balai adalah sebagai berikut.

a.    Formulir A diisi lengkap, dibuat rangkap 5 (lima), semuanya asli, ditandatangani oleh Kepala Balai dan/atau atau atas nama Kepala Pusdiklat terkait/Direktur STAN..

b.    Formulir A diajukan kepada Sekretaris BPPK untuk dicatat dan diberikan Nomor Pokok Peserta (NPP) Diklat/Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) Program Diploma Bidang Keuangan, selanjutnya disahkan oleh Kepala Bagian Bina Program atas nama Sekretaris BPPK.

c.    Lembar pertama formulir A disampaikan kepada Kepala Bagian Bina Program untuk monitoring pelaksanaan diklat.

d.    Lembar kedua Formulir A disampaikan kepada Kepala Bagian Keuangan untuk dasar pencairan biaya diklat.

e.    Lembar ketiga Formulir A disampaikan kepada Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana dan Pelaporan untuk bahan pelaporan pelaksanaan diklat.

f.     Lembar keempat formulir A diserahkan kepada Kapala Pusdiklat/Direktur STAN untuk arsip Pusdiklat/STAN.

g.    Lembar kelima formulir A untuk arsip Balai yang bersangkutan.

 

 

 

 

Pasal 12

 

Apabila terjadi perubahan data pada Formu8lir A maka Kepala Pusdiklat/Direktur STAN/Kepala Balai harus memberitahukan secara tertulis perubahan tersebut kepada Sekretaris BPPK selambat-lambatnya pada tanggal dimulainya diklat yang bersangkutan.

 

 

 

Pasal 13

 

Bentuk dan isi surat keterangan mengajar terdapat pada Lampiran III keputusan ini.

 

 

 

BAB IV

EVALUASI DAN PELAPORAN DIKLAT

 

Pasal 14

 

Kegiatan evaluasi dan pelaporan diklat meliputi:

a.    Evaluasi Diklat;

b.    Pembuatan Keputusan Hasil Diklat;

c.    Penerbitan Surat Keterangan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (SKPP);

d.    Laporan penyelenggaraan diklat;

e.    Pembuatan Formulir B;

f.     Evaluasi Pascadiklat.

 

 

 

Pasal 15

 

(1)  Evaluasi diklat mencakup evaluasi terhadap peserta diklat, pengajar, kurikulum/materi diklat, dan penyelenggaraan diklat.

(2)  Ketentuan tentang evaluasi ditetapkan dengan keputusan Kepala BPPK

 

 

 

Pasal 16

(1)  Pejabat berwenang menetapkan keputusan hasil diklat berdasarkan evaluasi peserta diklat.

(2)  Pejabat berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a.    Kepala BPPK, untuk diklat sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1), kecuali ditentukan lain;

b.    Direktur STAN, untuk diklat sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2), kecuali ditentukan lain.

c.    Kepala Pusdiklat terkait, untuk diklat sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (3) dan (4), kecuali ditentukan lain.

(3)  Ketentuan mengenai kelulusan diklat ditetapkan dengan keputusan Kepala BPPK

(4)  Keputusan hasil diklat diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal diselesaikan diklat sebagaimana tercantum dalam Formu8lir A atau Perubahannya, atau 1 (satu) bulan setelah tanggal akhir semester untuk program diploma bidang keuangan atau Perubahannya.

(5)  Pusdiklat/STAN menyampaikan hasil kelulusan diklat kepada Balai selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal selesainya diklat yang diselenggarakan di Balai sebagaimana tercantum pada Formulir A atau perubahannya, atau 1 (satu) bulan setelah tanggal akhir semester bagi program diploma bidang keuangan atau perubahannya.

(6)  Bentuk dan isi keputusan hasil diklat terdapat dalam Lampiran IV-1 sampai dengan Lampiran IV-3 Keputusan ini

 

 

 

Pasal 17

 

(1)  Tata cara penerbitn keputusan hasil diklat oleh Kepala BPPK adalah sebagai berikut:

a.    Kepala Pusdiklat/Kepala Balai mengajukan konsep keputusan hasil diklat kepada Kepala BPPK melalui Sekretaris BPPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah rapat penentuan kelulusan diklat.

b.    Sekretaris BPPK harus memberikan pendapatnya tentang konsep keputusan hasil diklat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya konsep keputusan tersebut.

c.    Keputusan hasil diklat harus diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal selesainya diklat sebagaimana tercantum pada formulir A atau perubahannya.

(2)  Tata cara penerbitan keputusan hasil diklat oleh Kepala Pusdiklat adalah sebagai berikut:

a.    Kepala Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pusdiklat mengajukan konsep keputusan hasil diklat kepada Kepala Pusdiklat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah rapat penentuan kelulusan diklat.

b.    Keputusan hasil diklat harus diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal selesainya diklat sebagaimana tercantum pada Formulir A atau perubahannya.

(3)  Tata cara penerbitan keputusan hasil diklat oleh Direktur STAN adalah sebagai berikut.

a.    Kepala Bidang Akademis di STAN mengajukan konsep keputusan hasil diklat kepada Direktur STAN selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah rapat penentuan kelulusan diklat.

b.    Keputusan hasil diklat harus diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal selesainya diklat sebagaimana tercantum pada formulir A atau perubahannya.

 

 

 

Pasal 18

 

Tata cara pembuatan laporan penyelenggaraan diklat dan penerbitan Surat Keterangan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (SKPP) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPPK.

 

 

 

Pasal 19

 

(1)  Formulir B terdiri dari:

a.    Formulir B1 untuk diklat regular

b.    Formulir B2 untuk diklat parallel

c.    Formulir B 3 untuk program diploma bidang keuangan regular;dan

d.    Formulir B4 untuk program diploma bidang keuangan parallel

Dibuat dan disampaikan ketika diklat selesai

(2)  Formulir B dibuat untuk tiap jenis diklat dan untuk tiap angkatan

(3)  Formulir B harus diterima oleh Sekretaris BPPK selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal selesainya diklat sebagaimana yang tercantum pada Formulir A atau perubahannya atau 1 (satu) bulan setelah tanggal akhir semester untuk program diploma keuangan atau perubahannya

(4)  Kepala Pusdiklat/Direktur STAN/Kepala Balai harus memberitahukan secara tertulis perkembangan penyelenggaraan diklat pada setiap akhir tahun anggaran/akademik, sebagai pengganti Formulir B, untuk diklat yang berlangsung dalam 2 tahun anggaran/tahun akademik atau lebih.

(5)  Formulir B harus diterima kembali oleh Kepala Pusdiklat/Direktur STAN/Kepala Balai selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah tanggal diterimanya Formulir B tersebut oleh Sekretaris BPPK

(6)  Sekretaris BPPK mengingatkan secara tertulis Kepala Pusdiklat/Direktur STAN/Kepala Balai yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1), (2), (3) dan (4)

(7)  Bentuk dan isi Formulir B terdapat dalam lampiran V-1 sampai dengan Lampiran V-4 keputusan ini.

 

 

 

Pasal 20

(1)  Tata cara pembuatan formulir B oleh Pusdiklat/STAN adalah sebagai berikut.

a.    Formulir B diisi lengkap, dibuat rangkap 4 (empat), semuanya asli, dan ditandatangani Kepala Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pusdiklat atas nama Kepsala Pusdiklat atau Kepala Sekretariat STAN atas nama Direktur STAN.

b.    Formulir B diajukan kepada Sekretaris BPPK untuk dicatat dan selanjutnya ditandatangani oleh Kepala Bagian Bina Program atas nama Sekretaris BPPK

c.    Lembar pertama Formulir B disampaikan kepada Kepala Bagian Bina Program unytuk sarana evaluasi pelaksanaan diklat.

d.    Lembar kedua formulir B disampaikan kepada Kepala Bagian Keuangan untuk sarana monitoring penggunaan biaya diklat.

e.    Lembar ketiga formulir B disampaikan kepada Kepala Bagian Organisasi, Tatalaksana, dan Pelaporan untuk dasar penerbitan SKPP dan bahan pelaporan pelaksanaan diklat

f.     Lembar keempat formulir B untuk arsip Pusdiklat/STAN yang bersangkutan

(2)  Tata cara pembuatan formulir B oleh Balai adalah sebagai berikut.

a.    Formulir B diisi lengkap, dibuat rangkap 5 (lima), semuanya asli, dan ditandatangani Kepala Balai dan/atau atas nama Kepala Pusdiklat terkit/Direktur STAN.

b.    Formulir B diajukan kepada Sekretaris BPPK untuk dicatat dan selanjutnya ditandatangani oleh Kepala Bagian Bina Program atas nama Sekretaris BPPK

c.    Lembar pertama Formulir B disampaikan kepada Kepala Bagian Bina Program unytuk sarana evaluasi pelaksanaan diklat.

d.    Lembar kedua formulir B disampaikan kepada Kepala Bagian Keuangan untuk sarana monitoring penggunaan biaya diklat.

e.    Lembar ketiga formulir B disampaikan kepada Kepala Bagian Organisasi, Tatalaksana, dan Pelaporan untuk dasar penerbitan SKPP dan bahan pelaporan pelaksanaan diklat

f.     Lembar keempat formulir B diserahkan kepada Kepala Pusdiklat terkait/STAN untuk arsip Pusdiklat terkait/STAN

g.    Lembar kelima formulir B untuk arsip Balai yang bersangkutan

 

 

 

Pasal 21

 

Apabila terjadi perubahan data pada Formulir B maka Kepala Pusdiklat/Direktur STAN/Kapala Balai harus memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada Sekretaris BPPK.

 

 

 

Pasal 22

 

(1)  BPPK menyelenggarakan evaluasi pascadiklat atas diklat yang ditentukan.

(2)  Ketentuan tentang evaluasi pascadiklat ditetapkan dengan keputusan Kepala BPPK.

 

 

 

BAB V

PENUTUP

 

Pasal 23

 

(1)  Dengan berlakunya keputusan ini maka:

a.    Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan nomor 87/BP/1990 tentang Pedoman Penerbitan Surat Keputusan Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan di lingkungan Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan;

b.    Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Latihan nomor 256/BP/1999 tentang Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Diklat Dan Penatausahaan Surat Keterangan Diklat Pegawai Negeri Sipil Dan Ijazah di lingkungan Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan;

yang berhubungan dengan penyelenggaraan diklat dinyatakan tidak berlaku

(2)  Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian dengan keputusan sendiri

(3)  Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana semestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini.

 

 

 

SALINAN Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini disampaikan kepada:

1.    Menteri Keuangan Republik Indonesia

2.    Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan

3.    Inspektur Jenderal Departemen Keuangan

4.    Kepala Pusdiklat/Direktur STAN di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;

5.    Kepala Balai Diklat Keuangan/Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan/Kepala Bidang di lingkungan Pusdiklat/STAN

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Februari 2003

 

KEPALA BADAN PENDIDIKAN

DAN PELATIHAN KEUANGAN,

 

 

ttd

 

 

NOOR FUAD 

NIP 060035183