DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

 

SALINAN

 

PERATURAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

NOMOR : PER-   006 /PP/2009

 

TENTANG

 

PEDOMAN PENYUSUNAN KAJIAN AKADEMIS

DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

DEPARTEMEN KEUANGAN

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN,

 

Menimbang     :  a.   bahwa untuk mengkoordinasi, memonitor dan mengevaluasi kajian akademis yang dilakukan oleh semua Sumber Daya Manusia di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, mengembangkan Sumber Daya Manusia di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan melalui kegiatan kajian akademis dan sebagai acuan bagi Sumber Daya Manusia di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dalam melakukan kajian akademis guna merespon perubahan-perubahan dan dinamika keuangan negara, perlu Pedoman Penyusunan Kajian Akademis di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;

 

b.    bahwa untuk terciptanya prosedur baku bagi penyelenggaraan kajian akademis di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, terciptanya standarisasi dalam pelaksanaan evaluasi proposal maupun hasil kajian akademis, terciptanya standarisasi dalam penyebarluasan hasil kajian akademis dan menjaga kualitas kajian akademis di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, perlu di susun Pedoman Penyusunan Kajian Akademis di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;

 

c.    bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu untuk menetapkan Peraturan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan tentang Pedoman Penyusunan Kajian Akademis di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;

 

Mengingat       :  1.   Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3890);

 

2.   Peraturan Presiden  Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Susunan Organisasi dan Tatakerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2008;

 

3.   Keputusan Presiden Nomor 70/M Tahun 2008;

 

4.   Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja  Departemen Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.01/2009;

 

5.   Peraturan Menteri Keuangan Nomor 818/PM.01/2008 tentang Uraian Jabatan di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;

 

 

                         MEMUTUSKAN :

 

Menetapkan    :  PERATURAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN  TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KAJIAN AKADEMIS DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN.

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

 

Dalam Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1.    Pedoman penyusunan kajian akademis adalah Ketentuan dasar sebagai acuan untuk melakukan kegiatan penelitian/kajian akademis dalam rangka mengembangkan ilmu dan pengetahuan di bidang keuangan negara dan mengembangan organisasi di lingkungan Departemen Keuangan.

2.    Pencipta kajian akademis adalah seorang atau beberapa orang secara bersama melakukan penelitian/kajian akademis atau hal hal yang menurut ketentuan perundang-undangan dipersamakan untuk itu.

3.  Pelanggaran Hak Cipta adalah ketentuan pidana yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan.

 

BAB II

TATACARA PENYUSUNAN

 

Pasal 2

 

(1)  Penyusunan kajian akademis di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan harus sesuai dengan Pedoman Kajian Akademis di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

(2)  Penyusunan Kajian Akademis dapat dilakukan secara perseorangan (individu) atau berkelompok (tim).

                       

                          Pasal 3

Tatacara penyusunan Kajian Akademis harus sesuai dengan tata cara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

 

                        Pasal 4

Penyusunan Kajian Akademis di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang tidak sesuai dengan Pasal 1 dan Pasal 2 dianggap tidak memenuhi syarat.

 

                        Pasal 5

(1)   Penyusun Kajian Akademis bertanggungjawab secara penuh terhadap isi/substansi Kajian Akademis.

(2)  Pelanggaran atas Hak Cipta sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku kepada penyusun kajian akademis dikenakan sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

 

 

BAB III

PENUTUP

 

Pasal 6

 

Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

 

 

                                                         Ditetapkan di Jakarta

                                                         Pada tanggal        Januari 2009

 

                                                         KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN

                                                         PELATIHAN KEUANGAN

 

                                                                     ttd.

 

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Umum                                                            I MADE GDE ERATA

                                                        NIP 060044249

 

 

Marihot Tarigan

NIP 060089858